Oleh : Rully Efendi (*)
Sejak Pemilu 2009, sistem proporsional terbuka dimulai, rakyat sudah benar-benar menjadi juri demokrasi. Menentukan caleg sesuai selera, menjadi wakil mereka di gedung legislatif.
Fakta telah mencatat, caleg terpilih pun tidak semua memuaskan hati pemilihnya. Tetapi bagi mereka yang mengecewakan, bakal dibalas di Pemilu mendatang. Dipastikan, bukan hanya tidak akan dipilih. Konstituen sudah piawai memainkan caranya, supaya petahana tak lagi dapat suara.
Begitu cara masyarakat menghukum politisi ingkar janji. Karena di sistem proposional terbuka, caleg terpilih ialah mereka yang berhasil meraih suara pribadi yang terbanyak. Tak seperti proposional tertutup, yang suka-suka partai politik menjadi penentunya.
Sejatinya, parpol yang kebelet proposional tertutup, kemudian melontarkan money politics barbar di proposional terbuka, tak lain hanya untuk menampar wajah partai politiknya sendiri. Sebab mau terbuka atau tertutup, pelakunya ya tetap parpol yang sama.
Semisal ada parpol yang berkomitmen anti money politics, mau menggunakan proporsional terbuka sekali pun, politik uang tidak akan terjadi. Tapi perjalanannya, nyaris tidak ada satu partai politik pun, yang berani memecat sebelum melantik caleg terpilih, karena kedapatan bermain uang di gelanggang Pemilu.
Semua partai dipastikan memiliki badan pemenangan pemilu (Bapilu). Meski namanya mungkin berbeda. Tetapi belum di dengar, ada semacam badan pengawas kecurangan pemilu, yang dibentuk dan berlaku untuk internal partainya masing-masing. Setidaknya, membantu Bawaslu untuk ikut menjaga pemilu yang ideal.
Tidak salah pada akhirnya, ketika publik mulai menuding, skenario kembali ke proposional tertutup, bagian dari upaya partai merampas posisi rakyat sebagai tuan demokrasi. Seolah memaksa pemilih, supaya percaya atas caleg yang jadi pilihan partai tersebut.
Nonsense jika hanya memutar alasan, bahwa proposional terbuka rawan politik uang. Sebab jika komitmen kokoh belum terpatri di masing-masing parpol, proposional tertutup hanya akan menggeser praktik politik uang, dari yang semula “amplopan” caleg langsung ke pemilih, berubah mejadi “ampao” partai politik ke pemilih.
Bukan lagi rahasia umum, ada biaya bakal celeg yang harus disetor ke partai. Meski pun diksi yang dimainkan, yang demikian itu iuran. Namun soal angka cantik pun, tentu harganya berbeda. Sampai ada satu partai menepisnya, dengan jargon yang katanya politik tanpa mahar.
Nah, kondisi faktual itu terjadi di sistem proposional terbuka. Di mana nomer urut caleg, bukan sebagai jaminan penentu kemenangan. Apalagi, jika sampai MK mengabulkan proposional tertutup. Bisa-bisa, panen besar para ketua partai.
Ketika ini terjadi kepada pribadi yang rasional. Partai tertentu yang langganan meraih satu kursi lebih, mau diminta bayar berapa pun untuk menempati caleg dengan nomer urut satu, pasti mau.
Karena meski caleg yang bersangkutan hanya tidur manis di rumahnya, tanpa kampanye ke masyarakat sekali pun, dia hanya tinggal menunggu pengumuman penetapan KPU. Jika partainya meraih kursi, bangun tidur dia sudah siap-siap pelantikan.
Setelah caleg jadi dilantik, karena tak mengenal rakyatnya sebagai konstituen, jangan berharap ada balasbudi dari caleg. Karena tuan mereka, sepenuhnya partai politik. Para anggota dewan, hanya petugas partai yang sejati. Nama wakil rakyat, kemudian hanya menjadi fiksi. (Bersambung)
(*) Penulis adalah Pemred Indikator Plus
