Catatan Redaksi
Variant aksi dalam setiap menggelar demo, menjadi nilai ukur seberapa kreatif demonstran, mengemas aspirasinya supaya bisa tersampaikan dengan baik. Target utamanya kepada pihak yang mereka demo. Semisal tidak mendapat perhatian, setidaknya bisa dimuat di media massa.
Pendemo sangat menyadari, tentang pentingnya muatan berita di media massa. Sebagai perantara informasi ke khalayak umum, kabar yang disampaikan media massa diyakininya mampu membangun persepsi publik. Sehingga yang diharapkan, bisa memantik dukungan publik atas aksi demonstrasi yang mereka gelar.
Bicara tentang kelayakan demo yang dimuat media massa, tentu harus memiliki nilai berita yang tinggi. Salah satu standard news values, ada sebuah sisi yang unik dan tentunya, beritanya menarik untuk dibaca publik.
Nah, di sini para aktivis GMNI Komisariat Hukum Unej, rupanya cukup piawai mengambil jalan kritiknya, dengan mengubah nama di papan istitusi dengan plesetan satire yang mereka lakukan. Seperti saat aksi demo menolak UU Cipta Kerja, yang digelar di Gedung DPRD Jember, Senin (3/4/2023).
Mereka para anggota GMNI Komisariat Hukum Unej, mengubah tulisan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi Dewan Penghianat Rakyat. Pendemo menutupi dua kata Perwakilan dan Daerah. Kemudian di kata Perwakilan yang sudah mereka tutupi, diganti dengan tulisan Penghianat.
Subtansi yang hendak disampaikan bukan sekedar aksi demonya, yang ingin merubah akronim dari DPRD Jember. Namun sepertinya mereka ingin menyisipkan pesan, bahwa dewan yang harusnya menjadi wakil rakyat, kini mereka nilai menjadi penghianat rakyat.
Sederhana tuduhan para demonstran tersebut. Sebab meski Undang-undang Cipta Kerja banyak menuai kritikan masyarakat, tak terkecuali para aktivis GMNI yang sampai memiliki kajian akademis, namun faktanya dewan tidak menggubris aspirasi dari kalangan bawah.
Kecerdasan memilih variant aksi yang demikian, membuat wartawan yang ada di sekitar area demonstrasi, seperti tak punya alasan untuk tidak meliputnya. Kecuali wartawan itu, merelakan medianya tak banyak dibaca masyarakat.
Ternyata, variant aksi demo dengan mengganti papan nama institusi yang demikian, tidak hanya dilakukan GMNI di demo kemarin. Redaksi Indikator Plus, mencatat bahwa di Hari Rabo (27/3/2019), mereka juga melakukan hal yang sama, saat menggelar demo di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.
Papan nama di kantor institusi itu, semula tertulis Dinas Tenaga Kerja. Namun oleh pendemo, kata “Tenaga” mereka tutupi dan diganti dengan tulisan “Kurang”. Kemudian dibelakang kata “Kerja” mereka beri tambahan “an”. Sehingga dibaca dengan kalimat “Dinas Kurang Kerjaan”.
Demo mahasiswa GMNI Hukum Unej yang digelar saat itu, mengkritik kinerja Dinas Tenaga Kerja, yang dinilai tak mampu menyelesaikan persoalan buruh pasca dipecat oleh PTPN 12 Banjarsari. Bahkan, saat mahasiswa meminta data pekerja di PTPN 12 Bansarsari, dinas tersebut mengaku tidak memiliki data yang dimaksud.
Sehingga bagi pendemo, sindiran dengan mengganti nama Dinas Tenaga Kerja menjadi Dinas Kurang Kerjaan, dinilai sangat cocok dengan kondisinya saat itu. Berkat mengambil variant aksi demonstrasinya yang demikian, sejumlah media pun memuat demonya dalam berita. (Redaksi)
