Sebanyak 25 orang yang diamankan KPK, saat operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi proyek jalur kereta api (KA). Meski penangkapan terjadi di Semarang, Jakarta, Jabar dan Surabaya, namun rupanya publik Jember juga ikutan ramai “kemakan” berita OTT tersebut.
Maklum saja, sebab kasus korupsi yang berhasil diungkap KPK, terkait Balai Perkeretaapian DJKA Kemenhub. Sementara Bupati Jember : Hendy Siswanto, merupakan mantan pegawai di Ditjen Perkeretaapian Kemenhub. Namun yang bersangkutan sudah lama tak menjabat. Sebab dia sudah pensiun dini sejak 2016 silam.
Benar kemudian, setelah KPK melakukan rilis resmi di kantornya, Kamis (13/4/2023) dini hari, dari 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, tidak muncul nama Hendy Siswanto. “KPK sudah menetapkan 10 tersangka,” kata Wakil Ketua KPK : Johanis Tanak, seperti yang disiarkan langsung melalui akun facebook resmi KPK.
Adapun 10 tersangka itu adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan.
Selain itu, juga ada nama Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Suwarjana, PPK BTP Jawa Bagian Barat, Syntho Pirjani Hutabarat, PPK Balai Pengelolaan Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadilansyah. Kemudian ada juga empat orang sebagai tersangka, dari kelompok pemberi suap.
Sebelumnya, berulangkali Hendy Siswanto, dituding terlibat korupsi proyek rel ganda Semarang – Bojonegoro. Bahkan LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), menyebut bahwa Hendy terlibat korupsi proyek yang dibiayai APBD di tahun 2012 silam.
Tak hanya itu, elemen aktivis anti korupsi MAKKI, juga pernah melaporkan Hendy Siswanto ke Bareskrim Mabes Polri, atas dugaan korupsi rel ganda di akhir 2020. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada kasus korupsi yang menjeratnya.
Sementara itu, Kustiono Musri – aktivis LSM di Jember, memposting narasi bahwa ada temuan BPK pada pelaksanaan anggaran kegiatan tahun 2014, pada Satker perkembangan perkeretaapian Jawa Tengah. Saat itu, Hendy Siswanto tercatat sebagai PPK II Semarang-Bojonegoro.
Saat itu, hasil pemeriksaan BPK RI atas 33 paket pekerjaan konstruksi pada Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Tengah, ditemukan dua temuan signifikan mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
Pertama, bahwa proses pengadaan paket pekerjaan konstruksi tidak sepenuhnya sesuai ketentuan. Mengakibatkan hasil akhir pelelangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Kedua, ada kelebihan pembayaran hampir Rp 1 miliar, pada dua paket pekerjaan pembangunan jalan KA dan potensi kelebihan pembayaran hampir Rp 24 miliar, pada 26 paket pekerjaan peningkatan dan pembangunan jalan KA.
Kemudian bisa disimpulkan, bahwa tulisan di status Facebook Kustiono Musri, tersebut menaruh harapan kasus lama yang dituding ke Hendy Siswanto, bisa menjadi atensi lanjutan oleh KPK. “Entah mengapa kasus temuan BPK tersebut tidak berlanjut ke ranah hukum, seperti Satker lainnya dalam double track Kemenhub,” tulisnya sambil mencolek nama komisioner KPK asal Jember : Nurul Ghufron.
Di akhir postingannya tersebut, Kustiono juga membagikan link berita tentang Bareskrim Mabes Polri yang mentersangkakan Soedrajat Widitomo, selaku Kasatker merangkap KPA dan PPK. Pengumuman tersangka itu, waktunya tidak berselang lama dengan rilis hasil BPK RI tersebut. (Rully Efendi)
