Penulis : RullyEfendi (*)
Khofifah Indar Parawansa menemui Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Selasa 14 Januari 2025. Bukan sedang mengadu tentang persoalan Pilgub Jatim, yang sedang disengketakan kompetitornya : Risma-Gus Hans. Melainkan sowan membicarakan rencana Kongres Muslimat NU 2025.
Khofifah tak sendiri. Bertemu Presiden RI ke-8, bersama panitia Kongres Muslimat. Maklum, dia masih menjadi Ketua Umum PP Muslimat NU. Sekali lagi, tidak untuk membahas Pilkada Jatim yang dimenangkannya versi resmi hitungan KPU. Bahkan saat diwawancarai sejumlah jurnalis, dia menyampaikan urusan gugatan Risma-Gus Hans di MK, sudah dipasrahkan ke tim hukum pemenangan Khofifah-Emil.
Menurut penghitungan resmi KPU, pasangan Khofifah-Emil menang telak. Khofifah meraih suara 12 jutaan, sedangkan Risma-Gus Hans, hanya mampu mendapatkan 6 jutaan suara. Nah di sini kedewasaan Khofifah, dia enggan bicara banyak soal gugatan di MK, karena menghargai kerja keras tim hukumnya. Sebuah ciri leadership, yang mampu mendelegasikan tugas pada ahlinya.
Ketulusan sikap Khofifah sebagai pemimpin, emak-nya warga Jatim yang sesungguhnya, ketika dia menyampaikan bahwa dirinya lebih suka berkeliling Jatim, memantau persiapan program presiden : makan bergizi gratis. Tidak ada pada egoisme pribadi, yang melupakan rakyatnya, sekedar mencurahkan segalanya untuk menghadapi gugatan lawan politiknya di Pilkada Jatim 2024.
Kader ideologis Gus Dur, ini memang sempat berstatement, bahwa gugatan di MK harus dimenangkan. Namun itu lebih untuk menghargai suara mayoritas masyarakat Jatim, yang mempercayakan mandat rakyat kepada Khofifah-Emil. Tepatnya, dia ingin menjaga ruh demokrasi yang sejati : pemimpin pilihan rakyat yang harus dimenangkan.
Tak sekedar itu sikap kenegarawanan Khofifah. Saat Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tegas mewujudkan komitmennya untuk mensukseskan Program Makan Bergizi Gratis, Khofifah hadir dengan solusi alternatif. Menawarkan sharing anggaran APBD Pemprov, Pemkab dan Pemkot.
Bukan suatu hal yang mustahil. Saat pemerintah pusat sementara hanya mampu mengalokasikan dana Rp 10 ribu untuk seporsi, di situ Khofifah menilai butuh support masing-masing pemerintah daerah memberi anggaran tambahan, agar para penerima program semakin memperoleh asupan gizi yang ideal.
Sederhana logikanya, ketika nanti Khofifah-Emil kembali dilantik menjadi Gubernur Jatim, atas hasil suara faktual Pilkada 2024, dia tentunya juga memiliki tanggungjawab memperdulikan anak-anak di Jatim. Pun demikian juga bagi bupati dan walikota di 38 daerah yang ada di Provinsi Jatim.
Sebagai emak – nya warga Jawa Timur yang sejati, Khofifah cukup piawai menempatkan diri. Khofifah menyadari betul, meski sudah ada di ruang otonomi daerah, gubernur tetaplah perpanjangan tangan pemerintah pusat : presiden. Sebagai kepala daerah yang ikut bertanggungjawab, mensukseskan program presiden.
Ya begitulah seorang gubernur yang ideal. Tidak merasa sebagai “raja kecil” yang tersebar di setiap provinsi.
(*) Penulis adalah seorang aktivis, pegiat media sosial dan seorang jurnalis.
