Ada-ada saja aksi para mahasiswa, yang tergabung di GMNI Komisariat Hukum Unej. Menggelar demo tolak Undang-undang Cipta Kerja di Gedung DPRD Jember, mereka pun sempat “ngerjain” para legislator daerah, Senin (3/4/2023). Bahkan, aksi sekelompok mahasiswa itu tergolong berani dan super satire.
Betapa tidak, papan nama di depan gedung Kalimantan 86 yang awalnya tertulis : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diubah menjadi Dewan Penghianat Rakyat. Mereka menutup dua kata : Perwakilan dan Daerah. Kemudian kata Perwakilan, mereka ganti dengan tulisan Penghianat.
Tentu ulah para mahasiswa ini, menjadi kritikan yang sangat pedas bagi anggota dewan di Jember. “Kami kecewa atas kinerja yang katanya wakil rakyat, tapi nyatanya tidak bekerja untuk rakyat,” kata Korlap Aksi : Achmad Sukir.
Semakin membuat kekecewaan para demonstran memuncak, saat tiba di gedung DPRD Jember, mereka tidak bertemu dengan banyaknya anggota dewan. Hanya dari perwakilan PKS, PDIP dan PKB, yang menemui pendemo.
Mereka kembali kecewa, karena tidak ada kejelasan sikap anggota DPRD Jember, atas tuntutan yang dibawa para demosntran. Dengan alasan, banyak anggota dewan yang tidak hadir.
Kemudian, demonstran juga menilai bahwa DPRD Jember, dianggap tidak siap diajak berdiskusi dan beraudiensi. “Maka dari itu kami menyatakan bahwa, kami akan aksi kembali dengan masa yang jauh lebih banyak, dengan mendasak DPRD Jember untuk menyampaikan, bahwa kami menolak adanya Undang-undang Cipta Kerja,” ancamnya.
Salah satu orator perempuan GMNI : Zahrin, di hadapan masa aksi menyampaikan, bahwa salah satu anggota DPR dari perwakilan fraksi, disebut sedang tidur. “Apakah kawan-kawan terima?,” teriaknya dengan nada bertanya. Kemudian dijawab dengan lantang oleh para peserta demo : “Tidak!!!”.
Padahal, kedatangan para mahasiswa ke gedung DPRD Jember, mengklaim tidak sekedar menyampaikan aspirasi. Sebab mereka, juga melengkapi dengan data hasil kajian. Namun disayangkan, karena anggota DPRD Jember malah dinilai tidak siap berhadapan dengan demonstran. “Ternyata wakil kita yang ada di DPRD Jember, tidak komitmen dengan rakyatnya sendiri,” tuduhnya.
Karena itu, Zahrin menilai pantas bahwa GMNI mengakronimkan DPR menjadi Dewan Penghianat Rakyat. Bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat. “Karena kritik-kritik rakyat tidak lagi di dengar. Padahal kita sudah menyampaikan surat pemberitahuan demo, dari 3 hari yang lalu,” sesalnya. (Haris Arifin)
