Serap aspirasi masyarakat di Bulan Ramadhan, tetep berjalan seperti yang telah menjadi tugas anggota DPRD Provinsi Jatim. Namun ada kemasan menarik, yang dilakukan Hari Putri Lestari (HPL), saat menggelar reses di Balai Dusun Tanggul Kulon, Sabtu (25/3/2023) sore.
Sengaja menggelar sore hari, mengundang masyarakat berideologi marhaen, tak lain cara HPL ngabuburit. Istilah ngabuburit cukup familier, bagi mereka yang puasa sembari menunggu datangnya adzan Magrib. Meski demikian, ada transformasi nilai intelektual, di reses pertama tahun 2023.
Benar-benar terasa intelektualnya. Sebab selama gelaran reses, forum begitu gayeng dengan dialog politik pemerintahan. Tak sekedar komunikasi searah. Para audien yang tak lain konstituen HPL, tampak bersemangat berdiskusi tentang kondisi pemerintahan kekinian.
Mukminin, warga Desa Darungan, Tanggul, mengeluhkan proses pengurusan adminduk yang begitu lamban di Jember. Dia merasakannya saat pengurusan KTP. Kepada HPL, dia wadul karena KTP yang diurusnya tak kunjung selesai, karena alasan blanko yang terbatas di Dispenduk Capil Jember.
Kemudian, HPL mengakui bahwa tidak hanya dirasakan Mukminin. Bahkan hampir di semua daerah juga mengalami keterbatasan jatah blanko. “Sebagai kader partai, akan segera kami selesaikan dengan berkoordinasi dengan Kepala Dispenduk Capil Jember,” janjinya dengan nada konkrit.
Pun saat ada keluhan masih banyak sekolah setingkat SMA negeri di Jember, melakukan pungutan uang gedung bahkan ada juga yang menarik uang bulanan ke siswanya. HPL, menegaskan subtansi sumbangan tidak boleh menekan wali murid. “Jika ada sekolah yang memaksa harus membayar. Perlu dicatat, memaksa. Saya yang akan membela wali murid,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi pendidikan, HPL mengaku sangat konsen mengenai jaminan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin. Bahkan dia menggagas, masyarakat penerima PKH, memiliki anak sekolah, wajib sekolah menggratiskan semua biaya pendidikannya.
Keluhan berikutnya disampaikan Haji Ridwan, salah seorang warga yang tinggal di Kecamatan Sumberbaru. Kepada HPL, dia curhat soal PBB sawah yang disewanya, tiba-tiba naik sampai lebih 10 kali lipatnya. “Tahun 2021, saya membayar PBB sawah sewaan seluas 1,2 hektare, hanya Rp 928.699. Tapi setahun berikutnya, naik menjadi Rp 9.793.555. Jujur saya keberatan,” akunya.
Haji Ridwan membawa bukti catatan pembayaran PBB dari tahun ke tahun. Karena naiknya drastis, dia pun memilih menunggak pajak. Baginya, sangat tidak realistis. Sawah yang disewanya pertahun Rp 16 juta, pajaknya saja sudah hamper Rp 10 juta.
Mendapat keluhan dari masyarakat, HPL langsung memerintahkan staffnya yang bertugas di Jember, untuk melakukan pendampingan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember. “Bersama tim saya, senin langsung ke Bapenda. Kita klarifikasi, kenapa bisa sampai demikian,” janjinya.
Menerima jawaban pasti dan konkrit tersebut, para peserta reses merasa puas memiliki wakil rakyat yang cekatan seperti HPL. Sebagai simpatisan dan pengurus PDI Perjuangan di akar rumput, para peserta reses yang diundang HPL, akan semakin konkrit bekerja untuk partainya demi kepentingan masyarakat. (Rully Efendi).
